HUKUM PIDANA

Hukum Pidana Indonesia

Pengertian Hukum Pidana

ü  Menentukan perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi

ü  Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana

Menentukan cara bagaimana sanksi itu dapat dikenakan

Jenis Hukum Pidana

§  Materiel ~ Formil

§  Umum ~ Khusus

§  Dikodifikasikan ~ Tidak Dikodifikasikan

§  Nasional ~ Lokal

§  Tertulis ~ Tidak Tertulis

§  Internasional ~ Nasional

§  HP Obyektif (ius poenale) ~ HP Subjektif (ius puniendi)

Fungsi Hukum Pidana

§  Melindungi kepentingan hukum orang/masyarakat/negara dari perbuatan-perbuatan yang hendak menyerangnya, dengan cara mengancam dengan sanksi berupa pidana (=nestapa) bagi orang lain.

§  Karena demikian, hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remidium (obat terakhir jika hukum lain tak mampu).

Tujuan Hukum Pidana

§  Aliran klasik (Beccaria, JJ Rousseau, Montesquieu): melindungi individu dari kekuasaan penguasa

§  Aliran modern: melindungi individu/masyarakat dari kejahatan

§  Hukum Pidana Materiel di Indonesia

§  Sumber utama: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

§  Berlaku di Indonesia sejak tahun 1946 (setelah kemerdekaan RI) dengan UU Nomor 1 Tahun 1946.

§  Merupakan warisan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918.

§  Sumber lain: UU yang dibuat oleh RI (Korupsi, Lalu Lintas, Narkotika, Psikotropika, Terorisme, dll)

Sejarah Pembentukan KUHP

·         Sistematika KUHP

·         Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

·         Pidana dalam RUU KUHP

·         Tujuan pemidanaan

·         Pedoman pemidanaan

·         Pengampunan hakim (rechtelijkpardon)

·         Modifikasi pidana karena ada perubahan perilaku narapidana atau karena ada perubahan UU

·         Elastisitas pemidanaan

·         Pidana mati menjadi jenis pidana khusus

·         Penambahan jenis pidana baru, yaitu pidana pengawasan dan kerja sosial (pidana pokok), serta pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat (pidana tambahan)

·         Dikenal adanya tindakan (matregel) bagi pelaku yang tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa

·         Membedakan pidana dan tindakan bagi anak

·         Ada penundaan pidana mati

·         Mengenal minimum khusus pidana

·         Pengkategorian pidana denda

·         Menambah alasan memperingan pidana

·         Alasan Penghapus Pidana

·         Tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44)

·         Daya paksa (overmacht) dalam Pasal 48 (setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan)

·         Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan kegoncangan jiwa yang hebat (noodweer exces) dalam Pasal 49 ayat (2)

·         Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1))